Mahfud MD: Adies Kadir Memiliki Potensi Sebagai Hakim MK

Kontroversi Penunjukan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi

Isu penunjukan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menjadi sorotan publik. Menyusul keputusan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunjuk Adies Kadir sebagai hakim menggantikan Arief Hidayat, yang memasuki masa purnabakti. Keputusan DPR itu memicu kritik dari sejumlah kalangan, termasuk mantan Ketua MK Mahfud MD.

Mahfud menilai bahwa meski secara prosedur DPR berhak menunjuk tiga hakim konstitusi dari unsur legislatif. Proses perubahan calon yang sebelumnya hampir pasti adalah Inosentius Samsul menjadi Adies Kadir dinilai menimbulkan pertanyaan dari sisi etika dan proses seleksi. Ia mengatakan bahwa secara materi kedua kandidat dianggap kompeten, namun metode perubahan mendadak nama calon tetap menjadi sorotan.

Sorotan Mahfud MD terhadap Independensi MK

Selain soal proses, Mahfud MD menekankan bahwa polemik ini berpotensi berdampak pada persepsi publik terkait independensi Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, meskipun secara hukum sah dipilih dari kalangan internal DPR, publik tetap mempertanyakan bagaimana institusi itu dipandang jika hakim yang berasal dari partai politik dipilih dalam mekanisme yang menyisakan kontroversi.

Mahfud juga sempat menyinggung soal sistem pengawasan di lembaga Mahkamah Konstitusi, termasuk peran Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), yang menurutnya masih pasif dan hanya bereaksi jika ada aduan resmi mengenai pelanggaran etika. Hal ini membuka diskusi luas tentang bagaimana integritas dan etika profesi hakim harus dijaga meskipun secara prosedural penunjukan sah.

Pesan Arief Hidayat untuk Transisi Kepengurusan MK

Di sisi lain, Arief Hidayat, yang resmi purna tugas sebagai hakim MK setelah pengabdian panjang, menyampaikan pesan penting terkait tantangan konstitusi dan peran hakim dalam menjaga sistem hukum. Dalam kesempatan sebelumnya, Arief menegaskan bahwa integritas, kompetensi, dan keberanian adalah tiga pilar utama yang harus dimiliki setiap hakim konstitusi.

Arief juga menyampaikan bahwa sistem kolektif kolegial di Mahkamah Konstitusi harus menjadi benteng untuk menjaga independensi dan kepercayaan publik. Meskipun ada kontroversi terkait perekrutan hakim dari kalangan legislatif. Menurutnya, bila sistem kelembagaan kuat dan pengawasan publik berjalan baik, satu nama saja tidak akan mengubah arah institusi secara signifikan.

Proses Transisi dan Harapan Publik

Penetapan Adies Kadir sebagai calon hakim MK oleh DPR memang sudah disahkan melalui rapat paripurna DPR RI. Namun, publik masih melihat proses ini sebagai bahan debat mengenai batasan politik dan hukum dalam memilih hakim konstitusi. Khususnya lembaga yang memiliki peran penting dalam mengawal konstitusi dan hak warga negara.

Polemik ini juga membuka ruang diskusi luas di masyarakat tentang pentingnya transparansi, integritas, dan proses seleksi yang jelas dalam pemilihan hakim konstitusi agar kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi tetap terjaga.